KONAWE, FigurSultra.com – Konflik antara PT Razka Sarana Konstruksi (RSK) dan CV Konawe Tani Sejahtera (KTS) dengan masyarakat dan aparat pemerintah Konawe semakin memanas. Kedua perusahaan ini diduga beroperasi tanpa izin lengkap, memicu protes dan desakan hukum dari berbagai pihak.
Halaqul Akram, salah satu narasumber, menjelaskan bahwa PT RSK tidak memiliki perizinan lengkap sesuai pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Konawe.
“Negara telah menetapkan regulasi ketat mengenai legalitas operasional perusahaan. Namun, kami masih menemukan adanya praktik ‘mafia perizinan’ dan perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi tanpa dokumen lengkap,” ujarnya.
Selain itu, CV KTS juga diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat, memicu aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Konawe. Puluhan pengurus PB-HAM Konawe Raya menggelar aksi damai, menuntut klarifikasi terkait aktivitas CV KTS.
TUNTUTAN:
1. Mendesak DPRD Konawe melakukan sidak di lokasi PT RSK dan RDP dengan pimpinan PT RSK.
2. Menantang Polres Konawe mengambil tindakan hukum terhadap PT RSK.
3. Mendesak DLH Kab Konawe memberikan tindakan tegas terhadap PT RSK.
4. Meminta klarifikasi terkait NIB PT RSK.
5. DPRD Konawe memberikan tindakan tegas terhadap CV KTS.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menyatakan akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.
“Kalau memang melanggar aturan, yaa kita hentikan. Saya tidak bisa ditekan atau diperintah oleh siapapun kecuali rakyat,” tegasnya.
Ketua DPRD Konawe juga menegaskan bahwa DPRD Konawe akan mendukung masyarakat jika mereka menolak pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan.
“Saya berdiri atas nama rakyat, kalau rakyat yang inginkan pembangunan ini tentu saya akan dukung tapi kalau rakyat yang tidak mau, siapapun itu saya akan lawan,” tambahnya.
Konflik ini diharapkan dapat diselesaikan dengan cara adil dan transparan. Semua pihak harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan keberlangsungan industri yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Laporan: Aby Razak
