KONAWE, FigurSultra.com – Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Fahrizal S.H, merespon dugaan proyek mangkrak pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konawe yang kini menjadi sorotan publik. Menurut Fahrizal, kasus ini masih dalam proses investigasi dan belum ada keputusan resmi.
“Hal ini disampaikan saat diwawancarai oleh tim Jurnalis KpkTipikorNews Pada (29/12/2025), “Kami masih sementara investigasi, karena kan kemarin ada info yang terkait,” ujar Fahrizal.
Fahrizal juga menyatakan bahwa jika pembangunan tersebut masih banyak yang belum diselesaikan, maka tidak bisa dilanjutkan dan mungkin akan dikenakan denda.
“Nanti sisanya kalau hanya detail yang kecil, di bawah 10%, kalau mau dilanjutkan mungkin kena denda,” tambahnya.
Dugaan proyek mangkrak ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam pengelolaan proyek pemerintah di Konawe.
Pengembalian kekayaan negara sebesar 6,6 T dari aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Konawe serius dalam menangani kasus korupsi.
Fahrizal juga merespon pertanyaan tentang pemeriksaan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, yang diduga terlibat dalam kasus izin pertambangan.
“Itu mungkin domennya di Satgas, jadi kalau di kami tidak ada kewenangan itu,” ujarnya.
Namun, salah satu penjabat proyek, Kadir, menyatakan bahwa pengerjaan Rujab Bupati Konawe terus berjalan lancar dan tidak ada indikasi mangkrak.
“Sejauh kami laksanakan pekerjaan, tidak ada sehari pun pekerjaan itu yang dihenti atau yang berhenti. Semua berjalan,” kata Kadir.
Kadir juga menjelaskan bahwa pengerjaan Rujab Bupati Konawe telah mencapai 83 persen pada minggu awal Desember.
“Kalau kita melihat dari bobot sesuai dengan bobot nilai pekerjaan yang ada di kontrak kita, itu kita sudah diangka, di minggu awal Desember itu kita diangka 83 persen,” tambahnya.
Dengan terselenggaranya investigasi ini, Kejaksaan Negeri Konawe berharap dapat menyelesaikan kasus proyek mangkrak pembangunan Rujab Bupati Konawe dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran publik demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Laporan: Aby Razak
